BPBD Kab. Probolinggo

Jl. Raya Soekarno-Hatta No. 27 Probolinggo Telp. / Fax : (0335) 424071/

PERINGATAN DINI
  • WASPADA CUACA FLUKTUATIF ! "Info Cucaca Probolinggo" http://infocuaca.id/probolinggo . STATUS BROMO WASPADA RADIUS AMAN 1 KM !

Kunjungan Kerja Di BPBD Kota Denpasar, Bali

Kunjungan Kerja di BPBD Kota Denpasar, Bali

Kunjungan kerja dilaksanakan BPBD Kabupaten Probolinggo di BPBD Kota Denpasar pada 13 Mei 2016. Kunjungan kerja di BPBD Kota Denpasar disambut secara langsung oleh Sekretaris BPBD Kota Denpasar. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan sebagai salah satu acuan pembelajaran pengembangan dan pelaksanaan visi misi BPBD Kabupaten Probolinggo. Salah satu visi misi BPBD Kabupaten Probolinggo tahun 2016 adalah meningkatkan profesionalisme Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalops. Pada masa ini BPBD Kota Denpasar dipandang sebagai salah satu BPBD yang memiliki fungsi Pusdalops dan TRC yang cukup optimal sehingga menjadi salah satu tujuan kunjungan kerja BPBD Kabupten Probolinggo. Berbagai kegiatan pengenalan seputar BPBD Kota Denpasar seperti sumber daya, visi misi, kegiatan, pusdalops dan TRC dipaparkan pada kegiatan kunjungan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Probolinggo. Keberagaman sistem kerja dan pelaksanaan kegiatan BPBD Kota Denpasar mampu menjadi masukan dan memperkaya pengetahuan bagi BPBD Kabupaten Probolinggo dan begitu pula sebaliknya. Tidak sedikit perbedaan pelaksanaan fungsi BPBD Kota Denpasar dengan BPBD Kabupaten Probolinggo.

Bali merupakan salah satu Negara yang sangat rawan bencana. Lempengan tektonik yang membentang di Kepulauan Indonesia sering mengalami kegiatan seismik yang menyebabkan Indonesia sebagai daerah yang sangat rentan terhadap gempa bumi, tanah longsor dan tsunami serta berbagai jenis bencana lainnya, maka dari itu dunia telah mengenal Indonesia sebagai “Hyper Market” bencana karena banyak dan seringnya kejadian bencana di Indonesia. Sebagai bagian dari Indonesia, Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali juga sangat rawan terhadap bencana baik yang diakibatkan oleh alam, non alam maupun ulah manusia. Secara demokratis jumlah penduduk yang besar dibandingkan dengan luas wilayah menjadikan Kota Denpasar sebagai Kota yang padat dan sangat heterogen. Menurut data yang ada saat ini ada lebih kurang 27 etnis/suku yang ada di Kota Denpasar. Heterogenitas ini bisa juga menjadi ancaman baik dalam skala kecil maupun besar dan dapat mengganggu kondusifitas wilayah jika tidak dikelola dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Poso, Maluku, Sampit dan berbagai daerah lain di Indonesia harus dijadikan sebagai pelajaran yang berharga. Masalah premanisme juga patut dicermati sehingga kondusifitas wilayah akan tetap terjaga.

Dilain pihak asset-aset berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana Kota Denpasar perlu dilindungi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman sekaligus meningkatkan daya tahan terhadap ancaman dan resiko bencana. Sebagai bagian dari kewajiban terhadap Undang-undang tersebut, maka Pemerintah Kota juga telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar yang diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 4 Desember 2008. Lembaga baru ini diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menangani kebencanaan dalam arti luas sehingga Lembaga teknis lain seperti Pemadam Kebakaran (PMK) dilikuidasi dan masuk di dalamnya. Rencana Strategis (Renstra) pun harus dibuat untuk dipedomani selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

Kondisi Umum

Dari sisi perencanaan dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,  dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses toknokratik, proses partisipatif, dan proses bottom-updan top-down. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan pencegahan dan penanggulangan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi penanggulangan bencana dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang membantu Walikota Denpasar dalam penanggulangan bencana daerah, sehingga semakin propesional untuk mewujudkan good governance.

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas cukup memadai,sedangkan untuk mobilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar baru ada 1 unit mobil untuk Kepala Badan, 1 Unit untuk mobil pool, 23 unit mobil operasional penanggulangan kebakaran, sehingga sangat terasa kesulitan karena setiap Kepala Bidang dituntut ke lapangan untuk mengadakan keterpaduan tugas. Demikian dengan sepeda motor baru ada 8 unit masih terasa sangat kurang sesuai dengan tuntutan tugas. Tugas Pokok dan Fungsi yakni mengkoordinasikan penanggulangan bencana diantara Dinas/Satuan Kerja lain yang berada di wilayah Kota Denpasar. Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar saat ini berjumlah 155 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 73 orang,  Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 27 orang dan tenaga kontrak berjumlah 55 orang. Sarana dan Prasarana :

  1. Kendaraan operasional yang ada masih cuckup baik kondisinya namun untuk sarana dan prasarana penanggulangan bencana selain kebakaran masih sangat kurang untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  2. Kondisi yang Diinginkan

Terwujdnya responsibility dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

  1. Terwujudnya Strategik vision dalam pengembangan sumber daya aparatir yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan penanggulangan bencana.

Terpenuhinya sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni tersusunnya penanggulangan bencana yang berbasis informasi teknolog dan tersedianya mobilitas yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(penanggulanganbencana.denpasarkota.go.id/pb/vd)