BPBD Kab. Probolinggo

Jl. Raya Soekarno-Hatta No. 27 Probolinggo Telp. / Fax : (0335) 424071/

PERINGATAN DINI
  • Waspada Angin Kencang di Musim Kemarau! Kenali BAHAYAnya, Kurangi RISIKOnya! Radius Aman Gunung Bromo 1 Km dari Kawah!

Rapat Koordinasi Riview Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Probolinggo

Rapat Koordinasi Riview Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7°40' sampai dengan 8°10' Lintang Selatan dan 111°50' sampai dengan 113°30' Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.696,16 km⊃2;, termasuk didalamnya kawasan Pulau Giliketapang dengan luas wilayah 0,6 km⊃2;.  Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Secara administratif Kabupaten Probolinggo adalah kabupaten yang memiliki 24 kecamatan, 325 desa, dan 5 kelurahan yang tidak mengalami perubahan selama empat tahun terakhir. Peruntukan lahan di Kabupaten Probolinggo didominasi oleh hutan (32,89%), tegalan (31,13%), serta persawahan (22,70%). Sedangkan lahan permukiman yang merupakan kawasan terbangunnya hanya meliputi 7,60% dari seluruh luas lahan. Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah dengan karateristik geologi dan geografis yang cukup beragam mulai dari kawasan pantai hingga pegunungan/dataran tinggi. Adanya perbedaan karateristik menyebabkan perbedaan perlakuan pada masing-masing kawasan, terutama pada kawasan-kawasan yang dimungkinkan terjadi bencana karena faktor alam maupun karena faktor non-alam.

Probolinggo, 11 Agustus 2016 BPBD Kabupaten Probolinggo bersama dengan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo mengadakan Rapat Koordinasi untuk Riview Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai salah satu upaya kesiapsiagaan yang bersifat koordinatif sehingga segala bentuk pendataan terkait kebutuhan kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten Probolinggo dapat tercover dengan baik. Cuaca ekstrim dan kondisi lingkungan yang belakangan mengalami fluktuatif yang sulit untuk diprediksi bahkan terkadang berdampak dan berpotensi terhadap kejadian bencana menjadikan perhatian tersendiri bagi BPBD Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu sektor komando penanggulangan bencana di Wilayah Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah yang tercakup dalam Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013 tentu perhatian akan potensi dampak bencana terutama bencana bahaya gunung meletus, tanah longsor, banjir, angin kencang dan kekeringan di Kabupaten Probolinggo. Tercatat 11 Kecamatan pada Tahun 2015 mengalami kekeringan ketika musim kemarau, banjir dan longsor seiring datangnya musim penghujan sering terjadi di Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian selatan dengan topografi yang curam serta banjir genangan sering sekali muncul di Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian utara. Angin Kencang beberapa kali juga terjadi dan berdampak pada kerusakan dan kerugian bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis, dan demografis yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam. Dampak buruk tersebut antara lain kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dampak psikologis bahkan sampai pada timbulnya korban jiwa. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalamai bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh faktor alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

UUPB 24/2007 telah merubah paradigma penanggulangan bencana di Indonesia anatar lain: 1) lebih ditekankan pada aspek Pengurangan Resiko Bencana, bukan hanya tanggap darurat. 2) Kegiatan sektoral menjadi multi-sektor. 3) Perubahan tanggungjawab, dari tanggungjawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama. serta 4) Sentralisasi menjadi desentralisasi. Mitigasi merupakan titik tolak utama dari manajemen penanggulangan bencana. Dengan mitigasi dilakukan usaha-usaha untuk menurunkan dan/atau meringankan dampak/korban yang disebabkan oleh suatu bencana pada jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan. Mitigasi juga merupakan tindakan pencegahan bencana. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Identifikasi kawasan rawan bencana  merupakan salah satu kegiatan dalam mitigasi bencana. Karena dalam kegiatan identifikasi kawasan rawan bencana dilakukan: 1) Identifikasi sumber bencana dan memetakannya, terutama di wilayah dan/atau kawasanyang sudah menunjukan ciri-ciri perkotaan dan/atau terbangun; 2) Mengklasifikasikan kawasan-kawasan yang berpeluang terkena bencana berdasarkan jenis dan tingkat besar/kecilnya ancaman bencana dan dampak bencana yang ditimbulkan (tipologi bahaya); 3) Menginformasikan tingkat kerentanan wilayah terhadap masing-masing tipologi bahaya.

Pemetaan wilayah rawan bencana merupakan salah satu tindakan mitigasi bencana. Mitigasi merupakan upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang akan ditimbulkan oleh suatu bencana, yang meliputi kesiapsiagaan dan dan kewaspadaan. Sesuai dengan tujuan utama mitigasi bencana yaitu mengurangi dan/atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (natural disaster) maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia (man-made disaster). Mitigasi merupakan kewajiban dan tanggungjawab berbagai pihak, baik pemerintah, para ahli, maupun masyarakat secara luas.

Setiap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia perlu mempunyai suatu kebijakan mitigasi bencana dengan mengikuti pedoman atau arahan kebijaksanaan mitigasi bencana yang diharapkan dapat digunakan sebagai titik tolak untuk mengembangkan dan memadukan berbagai program pembangunan yang berwawasan keamanan dan keselamatan warga kota dari bencana yang mungkin terjadi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. Salah satu sebab pentingnya penyusunan kebijaksanaan mitigasi perkotaan ini, disamping mengurangi dampak dari bencana itu sendiri adalah juga untuk menyiapkan masyarakat dapat membiasakan diri hidup bersama dengan bencana, khususnya untuk lingkungan yang terbangun, yaitu dengan mengembangkan sistem peringatan dini dan memberikan pedoman bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana yang biasa terjadi, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan serta kenyamanan dalam kehidupannya. (pb/vd)